Kemaren PRJ sudah ditutup. Jumlah pengunjung capai 4.5 juta orang. Transaksi capai 4 triliun. Sungguh prestasi yg bagus. Tapi apa yg didapat DKI??
Degan jumlah pengunjung 4.5 juta orang dikalikan Rp. 25.000/orang. Pendapatan Tiket = Rp. 112,5 Milyar, plus Fee Transaksi, kita asumsikan 5% saja = 200 Milyar. Belum lagi plus Pendapatan Sewa Konsesi 2.500 Tenant selama 30 hari, asumsikan saja 100 Milyar. Dan Pendapatan Iklan 100 Milyar. Total pendapatan PRJ Rp. 412.Milyar.
Lalu kita asumsikan saja semua Pajak dan Biaya Operasional PRJ 50%. Sehingga Total Untung bersih PRJ tahun ini Rp. 206 Milyar.
Dividen untuk DKI berapa?
Sebagai pemilik PRJ, Pemrov DKI punya Saham 13% (yang ga jelas cara/dasar perhitungannya), artinya Kas DKI bertambah Rp. 26.8 Milyar dari PRJ ini. Tapi faktanya, sejak PRJ dikelola oleh JIEC atau Sri Hartati Murdaya Poo, tidak ada "serupiahpun" Dividen PRJ masuk ke Kas Pemprov DKI. Alasannya JIEC sebagai pelaksana PRJ masih merugi karena utang besar dan biaya bunga serta adanya "re-investasi". Semua itu BOHONG!!
Rakyat DKI, Pemprov dan seluruh rakyat Indonesia DITIPU oleh seorang konglomerat yang bernama Sri Hartati Murdaya Poo (SHMP).
Seorang mantan Kadispenda DKI cerita banyak kepada saya bagaimana SHMP ini sangat berkuasa dan bisa ingkari kewajibannya atas dividen ini. Foke bahkan SBY sebagai Presiden pun tak berkutik dihadapan SHMP karna SBY banyak utang budi dan terima bantuan uang dari SHMP!!
SBY banyak utang budi & terima bantuan SHMP utamanya sejak SBY mau calonkan diri jadi Presiden tahun 2004 yang lalu. Namun SBY ga punya uang. SBY yang butuh dana besar untuk Partainya & hadapi Pemilu/Pilpres 2004, terpaksa terima bantuan dari SHMP yang diduga uang haram. Uang bantuan SHMP pada SBY/PD untuk Pilpres/Pemilu 2004 diduga sebagian besar berasal dari Hasil Korupsi : Kredit Haram Bank Mandiri. Bahkan Kredit Haram Bank Mandiri sebesar 1.5 Triliun itu menggunakan Tanah Negara 33 ha di Kemayoran sebagai Agunan Kreditnya.
Kenapa Tanah Negara bisa jadi Agunan Kredit untuk kepentingan pribadi dan politik??Ini yg harus diusut oleh KPK RI dan KEJAGUNG RI.
Persetjuan Kredit Haram dgn Agunan Tanah Negara itu bisa lolos di Bank Mandiri tahun 2003/04, tak lepas dari peranan Menkeu Budiono. Pejabat lain yg diduga terlibat : Menseskab Bambang Kesowo, Dirut Mandiri ECW Neloe, Gubernur DKI Sutiyoso, Sekprov Fauzi Bowo.
Kredit Haram 1.5 Triliun beragunkan Tanah Negara 33 ha itu, digunakan SHMP utk pribadi : Takeover 40% Saham Ciputra di PT. MK. MK (Metropolitan Kencana) adalah perusahaan propety yg kuasai/kelola kawasan elit : Pondok Indah, Gedung Metropolitan dll. Semua property dilingkungan MK yang punya karyawan lebih 3000 orang itu, saat ini juga tercatat tidak penuhi kewajiban Fasum (fasilitas umum) dan Fasos (fasilitas sosial).
Dari uang rampokannya di Bank Mandiri tahun 2004 itu, SHMP menyuap kemana2 untuk lancarkan usahanya dan sumbang Partai serta Capres.
SBY jadi Presiden RI dan Fauzi Bowo jadi Gub. DKI tak terlepas dari jasa dan bantuan SHMP ini. Itu sebabnya SHMP ini bisa jadi RATU. SHMP ini bisa jadi Ratu di DKI dan di Indonesia karena sangat berkuasa dibawah perlindungan SBY dan Fauzi Bowo. SHMP ini sakti!! Tidak terhitung proyek2 di Kementrian/Lembaga dan BUMN yang dia kuasai. Bahkan pejabat tinggi2 pun takut sama dia. SHMP itu sohib Cikeas!!
Sekian dulu, terima kasih... Wassalam
